Berita

Banjir

Penataan ruang seharusnya menjadi acuan utama dalam pengendalian segala kegiatan yang memanfaatkan ruang, agar dampak negatif yang ditimbulkan akibat eksploitasi pemanfaatan ruang yang berlebihan dapat diantisipasi.

Tata Ruang Air Sebagai Acuan Pengendalian Air

Tata ruang air adalah bagaimana menata ruang daratan dengan memberikan tempat yang semestinya bagi air untuk dapat masuk secara maksimal ke dalam tanah melalui proses infiltration. Dengan demikian kapasitas run off air menjadi minimal. Untuk mencapai hal ini maka bidang resapan air baik di hulu dan hilir harus memadai. Bidang resapan air di bagian hulu yang paling baik adalah apabila fungsi kawasan hutan dapat maksimal. Artinya, luas kawasan hutan yang ada harus dapat menampung sebesar-besarnya jumlah hujan yang turun. Sedangkan di bagian hilir, cara yang banyak dilakukan adalah dengan memaksimalkan luas dan fungsi hutan kota, ruang terbuka hijau publik maupun perorangan serta bidang resapan lainnya.

Hal lain yang mendasar harus dipertimbangkan dalam tata ruang air adalah dengan memahami bahwa air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah dan air membutuhkan jalan (saluran) baik sistem alami (sungai, anak sungai) maupun saluran buatan (saluran drainase). Saluran-saluran tersebut harus dapat dilalui air dengan kapasitas maksimal sepanjang tahun.

Pada akhirnya air akan bermuara ke laut. Sebelum mencapai laut air akan melewati pesisir pantai. Di beberapa tempat alam telah menyediakan tempat parkir air berupa rawa-rawa dan kawasan hutan bakau. Kontribusi curah hujan yang tinggi di musim penghujan dan tingginya perubahan tataguna lahan termasuk di wilayah hulu sungai merupakan penyebab utama terjadinya banjir. Hal ini, tidak hanya berpengaruh pada saat debit tinggi atau kondisi banjir, tetapi memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada saat debit rendah atau bahkan kekeringan.

Faktor penyebab kekeringan sama persis seperti faktor penyebab banjir, keduanya berperilaku linier dependent, yakni semua faktor yang menyebabkan kekeringan akan bergulir mendorong terjadinya banjir. Semakin parah kekeringan yang terjadi, semakin besar pula banjir yang akan menyusul dan sebaliknya. Adanya perubahan kawasan hutan yang sebelumnya merupakan daerah resapan air menjadi lahan pertanian, permukiman, industri dan pertambangan bahkan menjadi hutan yang gundul membuat air hujan yang jatuh langsung melimpas ke sungai, bukan masuk ke dalam tanah. Berkurangnya daerah resapan air, mengakibatkan saat musim kemarau aliran air ke dalam tanah menjadi berkurang.

Penataan Ruang dan Manajemen Infrastruktur

Dalam Penanganan Banjir

Bencana banjir yang terjadi belakangan ini lebih disebabkan adanya eksploitasi tata ruang (lahan) secara berlebihan. Tata ruang sendiri sebenarnya telah diatur mulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendaliannya di dalam Undang-Undang (UU) Penataan Ruang No. 26 tahun 2007, sebagai penyempurnaan dari UU sebelumnya No. 24 tahun 1992. Namun kondisi saat ini bahwa prinsip-prinsip penataan ruang masih belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya proses pembangunan yang melanggar ketentuan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, namun tidak ada sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran tersebut.

Kaidah-kaidah utama dalam UU Penataan Ruang yang mengedepankan keseimbangan antara kawasan budidaya dan kawasan lindung dilanggar, padahal alam memiliki kapasitas daya dukung tertentu. Situ-situ di kawasan perkotaan yang secara alami terbentuk sebagai tempat parkir air di kala musim hujan tiba diklaim sebagai daratan yang bisa dibudidayakan dengan memanfaatkan teknologi. Sungai-sungai dialihkan alirannya dan bahkan banyak yang ditutup untuk dibangun kawasan budidaya. Beberapa atau bahkan sebagian besar fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai daerah resapan air dirasakan tidak memberikan keuntungan secara ekonomi. Hal itu diperburuk dengan “semangat” pemerintah daerah dalam mengejar pendapatan daerah. Maka yang terjadi adalah perubahan fungsi besar-besaran terhadap fungsi-fungsi resapan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan alam menjadi fungsi-fungsi budidaya yang sangat tidak ramah lingkungan.

Sebagai contoh kasus, berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, pada tahun 1985 Jakarta masih memiliki RTH seluas 28,76% dari luas wilayah Ibu Kota. Sepuluh tahun kemudian (1995), luas RTH itu susut menjadi 24,88%. Memasuki tahun 2000 dan sesudahnya, RTH Jakarta tinggal 9,3%, jauh di bawah kondisi ideal menurut UU Penataan Ruang bahwa luas RTH minimum adalah 30%. Bahkan, di Jakarta sekarang, kantong-kantong air atau kawasan air, situ, danau, dan rawa hanya tinggal 2,96% saja, padahal kondisi idealnya adalah harus di atas 20%. Data ini merepresentasikan bagaimana terjadinya degradasi kawasan RTH dan resapan air di kota-kota besar. (www.faisalbasri.com)

Saat ini tindakan yang perlu segera dilakukan adalah mengembalikan fungsi kawasan-kawasan ke fungsi awalnya yang lebih ramah lingkungan berdasar atas UU Penataan Ruang. Memang bukan perkara sederhana untuk mengubah kembali fungsi budidaya yang sudah terbentuk untuk dikembalikan menjadi fungsi-fungsi yang ramah lingkungan yang notabene akan mengorbankan kepentingan ekonomi. Namun apalah artinya kesejahteraan ekonomi yang tinggi jika sewaktu-waktu bisa musnah dalam sekejap akibat bencana banjir, belum lagi perasaan was-was setiap kali musim hujan datang akan diikuti oleh banjir yang melanda.

Bagaimana kita harus menyikapi ?

Pemahaman terhadap penataan ruang selama ini lebih banyak berorientasi pada bagaimana tata guna lahan serta struktur ruang di daratan. Namun pengembangan tata ruang di daratan sangatlah berdampak terhadap siklus air, yang merupakan penentu keseimbangan air di bumi ini, yaitu antara air hujan, air permukaan dan air tanah. Kita harus bisa menciptakan keseimbangan dalam arti bahwa air berjumlah cukup di musim kemarau dengan kualitas yang baik dan tidak menimbulkan banjir di musim hujan, sehingga dapat memberikan manfaat dan menjamin kelangsungan hidup manusia.

Kebijakan penataan ruang idealnya dilakukan dengan memadukan dan menyerasikan kebijakan tata guna tanah, air, dan sumberdaya alam lainnya. Semua unsur itu saling berkaitan dan saling mempengaruhi sehingga harus dipadukan dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis, dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi.

Dalam mengatasi masalah banjir, paradigma penanganan banjir yang telah ada selama ini perlu sedikit digeser dan lebih diarahkan ke tindakan pencegahan. UU Penataan Ruang mutlak perlu disosialisasikan dengan substansi materi UU Penataan. Ruang yang lebih menonjolkan tata kelola air sebagai bagian utama dari penyelenggaraan penataan ruang. Hal ini dapat dijadikan pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga dapat meminimasi dan mengeliminir terjadinya banjir akibat pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan. ( PUSTRA/ BPI/ Mei/ 2008 )

http://www.pu.go.id

Berita Terkait

Komentar

Leave a Comment :

Your email address will not be published. Required fields are marked *